UN 2013: Kunci Jawaban UN Hak Publik
UN 2013: Kunci Jawaban UN Hak Publik, UN 2013: Kunci Jawaban UN Hak Publik di blog JOGJA BELAJAR ini diposting oleh Horiq Sobarqah 20 Maret 2013. ( )
UN 2013: Kunci Jawaban UN Hak Publik, Menjelang UN 2013 ini terdapat banyak sorotan pelaksanaan dan hasil Ujian nasional dari berbagai pihak. Salah satunya tentang permintaan kunci jawaban Ujian Nasional yang sudah selesai dilaksanakan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan bahwa kunci jawaban ujian
nasional adalah hak publik. Oleh karena itu, jika ada permohonan
informasi setelah ujian nasional (UN) berlangsung, maka Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan patut merilisnya. "Kami kan mintanya
setelah pelaksanaan. Kenapa tidak bisa? Padahal biasanya di bimbingan
belajar banyak yang sudah beredar untuk panduan tahun depan. Setelah UN
selesai, kunci jawaban itu hak publik," ujar peneliti ICW, Febri
Hendri, saat Sidang Ajudikasi di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP),
Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Indonesia Corruption Watch mengajukan permohonan informasi terhadap kunci jawaban UN tahun 2012 menyusul laporan mengenai banyaknya bocoran jawaban UN yang beredar di masyarakat. UN pun kemudian dipandang tidak lagi memiliki integritas. Febri mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan kembali integritas UN. Menurut Febri, dirilisnya kunci jawaban UN setelah pelaksanaan merupakan salah satu alat kontrol terhadap integritas UN.
Dia mengatakan, banyak kejadian yang menunjukkan bahwa seorang anak yang biasa saja berhasil memperoleh hasil UN yang sangat bagus, bahkan ada yang mengaku tidak menjawab sebagian besar soal, tapi memperoleh hasil baik. "Contohnya di Garut, ada anak yang mengaku dia tidak menjawab sebagian besar soal tapi nilainya tinggi. Ini bagaimana bisa seperti ini," ujar Febri. "Kemudian kunci jawaban yang bocor itu kan juga butuh diklarifikasi kebenarannya untuk mencegah kejadian seperti ini berulang," imbuhnya.
Akan tetapi karena kesepakatan masih belum tercapai hingga sidang selesai, Komisi Informasi Pusat memutuskan untuk menghentikan sidang dan melanjutkannya pada 16 April mendatang. Selama jeda waktu tersebut, Komisi Informasi Pusat juga akan menelusuri bukti dan aduan terkait permohonan informasi kunci jawaban UN ini.
Indonesia Corruption Watch mengajukan permohonan informasi terhadap kunci jawaban UN tahun 2012 menyusul laporan mengenai banyaknya bocoran jawaban UN yang beredar di masyarakat. UN pun kemudian dipandang tidak lagi memiliki integritas. Febri mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan kembali integritas UN. Menurut Febri, dirilisnya kunci jawaban UN setelah pelaksanaan merupakan salah satu alat kontrol terhadap integritas UN.
Dia mengatakan, banyak kejadian yang menunjukkan bahwa seorang anak yang biasa saja berhasil memperoleh hasil UN yang sangat bagus, bahkan ada yang mengaku tidak menjawab sebagian besar soal, tapi memperoleh hasil baik. "Contohnya di Garut, ada anak yang mengaku dia tidak menjawab sebagian besar soal tapi nilainya tinggi. Ini bagaimana bisa seperti ini," ujar Febri. "Kemudian kunci jawaban yang bocor itu kan juga butuh diklarifikasi kebenarannya untuk mencegah kejadian seperti ini berulang," imbuhnya.
Akan tetapi karena kesepakatan masih belum tercapai hingga sidang selesai, Komisi Informasi Pusat memutuskan untuk menghentikan sidang dan melanjutkannya pada 16 April mendatang. Selama jeda waktu tersebut, Komisi Informasi Pusat juga akan menelusuri bukti dan aduan terkait permohonan informasi kunci jawaban UN ini.
Artikel Terkait: ICW: Kunci Jawaban UN Itu Hak Publik
UN 2013: Kunci Jawaban UN Hak Publik
